Padang, Beritaone - Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) berisikan personel TNI Angkatan Laut Kodaeral II Padang dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar telah bertolak menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia, KRI Kurau-856 dari Pelabuhan Teluk Bayur Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu, 3 Juni 2026. Misi kemanusiaan dan ekonomi ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari, 3-9 Juni 2026 dengan fokus utama pelayaran mendistribusikan uang Rupiah laik edar ke empat pulau terluar di wilayah Mentawai, Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara serta Pagai Selatan.

Usai melepas kru Ekpedisi Rupiah Berdaulat Rabu pagi, Gubernur Mahyeldi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurutnya, Rupiah merupakan salah satu alat tukar yang sah di Indonesia, yang harus sampai ke tangan masyarakat hingga pelosok Sumatera Barat.

“Kegiatan ini merupakan upaya menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang yang sah dan bermartabat terutama bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami mendorong agar selain mendistribusikan rupiah laik edar, Bank Indonesia Sumatera Barat bersama Kodaeral II turut menyebarkan literasi keuangan dan kedaulatan kehidupan bernegara di daerah pelosok Sumbar

Sementara itu, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novyanto mengatakan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 secara nasional dilaksanakan sebanyak 19 kali oleh kantor pusat Bank Indonesia. “Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat kali ini merupakan ekspedisi urutan ke-6 yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran ini,” ujarnya.

Novyanto menambahkan, pengelolaan uang Rupiah merupakan amanat negara yang diberikan kepada Bank Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “Pengedaran uang bernilai strategis karena Rupiah merupakan identitas dan alat pemersatu bangsa. Melalui ekpedisi ke wilayah 3T, Bank Indonesia terus menjaga kualitas uang, melalui penerapan clean money policy, untuk menarik uang lusuh dan rusak,” katanya.

Menurutnya, kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) memicu tantangan berat. Saat ini masih terdapat area berkategori blank spot yang belum bisa dijangkau oleh BI maupun layanan perbankan komersial.

"Sinergi ini secara substansi mempertemukan dua kepentingan yang sama. TNI AL berkepentingan menjaga kedaulatan seluruh wilayah NKRI dengan pertahanan, dan BI berkepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan Rupiah," ungkap Novyanto.

Selama singgah di empat pulau tujuan, tim ERB 2026 akan merealisasikan tiga agenda pokok, yakni, Layanan Penukaran Uang untuk menyerap uang lusuh, rusak, atau cacat dari masyarakat, Edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, serta Kegiatan Pendukung Eksistensi Rupiah melalui berbagai program sosial tambahan untuk menguatkan kepercayaan dan penggunaan Rupiah di wilayah perbatasan dan destinasi wisata lokal. (yan)

Panen Melon: Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah BI Sumbar Lukman Hakim memetik melon hidroponik yang dibudidayakan Yayasan Wakaf Ar Risalah Lubuk Minturun Padang Kamis (9/4). 

Padang, Beritaone---Wakaf tidak selalu identik dengan program sosial. Tapi bisa dikembangkan menjadi ekonomi produktif. Program wakaf dalam rangka penguatan ekonomi syariah yang diinisiasi Yayasan Wakaf Ar Risalah dan disupport Bank Indonesia Sumbar berupa budidaya melon hidroponik sudah mulai panen. Budidaya melon memanfaatkan dana wakaf tersebut sudah mulai berkembang dan dinikmati hasilnya.

Ketua Badan Pengelola Wakaf (BPW)  Ar Risalah, H Arwim Al Ibrahimi mengatakan, budidaya melon hidroponik sudah dimulai sejak Agustus 2025 lalu. Penanaman tahap pertama di lahan seluas 800 M3- 1.000 M3 dengan kapasitas 3.000 batang. “Untuk tahap menyemaian , polinasi hingga panen melibatkan siswa kita untuk tujuan edukasi,” ujarnya saat menerima kunjungan Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah BI Sumbar Lukman Hakim dan rombongan ke tempat budidaya melon hidroponik di lahan Yayasan Wakaf Ar Risalah Lubukmiturun Padang, Kamis (9/4).

Arwim mengatakan, melon yang panen saat ini adalah panen kedua untuk penanaman yang ketiga kali. Satu kali penanaman hasilnya tidak bagus karena pengaruh cuaca ekstrem akhir 2025 lalu. Panen perdana mencapai 800 buah melon.

Sementara untuk konsep pemasaran yakni agroeduwisata. “Wisata agro yang ada unsur edukasinya. Dengan memetik langsung buah melon di kebunnya menjadi pengalaman tersendiri bagi pengunjung,” ujarnya.

Kebun melon hidroponik tersebut terbuka untuk umum. “Insya Allah mulai besok, Jumat, Sabtu dan Ahad kita buka untuk umum. Kalau jumlahnya terbatas ada pendaftaran dulu,” ujarnya. Karena ini program wakaf,  maka ada diklaim manfaat wakafnya untuk pendidikan berupa beasiswa bagi siswa perguruan Ar Risalah dan kemanusiaan untuk Palestina. Karena berkolaborasi dengan Bank Indonesia, maka sistem pembayaran juga dilakukan dengan QRIS.

Ia mengatakan, melon yang dibudidayakan di tempat itu ada 4 jenis. Yakni The Blues, Golden Appolo, Golden Lavender  dan Sunny. Jenis melon premium yang dijual Rp 45 ribu per kilogram.

Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah BI Sumatera Barat Lukman Hakim mengatakan, Bank Indonesia turut serta dalam upaya mendorong peningkatan wakaf.

"Kami disamping mendorong ekonomi syariah, ekonomi bisnis, juga ekonomi sosial seperti ini sehingga bisa menggugah para wakif untuk berwakaf. Tidak hanya wakaf tunai yang digunakan secara konsumtif tapi bisa diupayakan secara produktif karena multiplier effectnya lebih luas,” ujarnya.

Dia berharap, budidaya melon yang sudah berhasil dikembangkan Ar Risalah, selain sebagai wisata agro, sarana edukasi juga akan berefek kepada lingkungan sekitar.

"Diharap upaya ini bisa direplikasi oleh banyak pihak untuk menghasilkan bahan pangan yang bervariasi, menyegarkan dan sehat," harapnya. (yan)

Padang, Beritaone—Biasanya pada momen Idul Fitri lazim terjadi inflasi seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Namun berbeda dengan Idul Fitri 1447 Hijriah ini. fnflasi Sumbar justru mengalami penurunan tajam. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm). Menurun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya serta lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 0,41% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M Abdul Majid Ikram mengatakan, penurunan inflasi terutama dipengaruhi oleh efektivitas berbagai upaya pengendalian harga selama periode Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026.  “Upaya pengendalian harga yang dilakukan antara lain sidak pasar, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berhasil menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan strategis,” ucapnya dalam pres relis yang diterima Rabu (2/4). Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari–Maret 2026 Sumatera Barat mencatat deflasi sebesar 0,82% (ytd) dan secara tahunan inflasi tercatat sebesar 3,37%, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).

Majid menyebutkan, tekanan inflasi pada Maret 2026 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Hhususnya kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol seiring peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Secara bulanan, daging ayam ras tercatat mengalami inflasi 3,35% (mtm), jengkol 22,24% (mtm), dan ikan tongkol 8,94% (mtm). Selain itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 1 Maret 2026 turut memberikan tekanan inflasi, tercermin dari inflasi bensin sebesar 0,68% (mtm).

Namun demikian, lanjutnya, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas pangan utama seiring membaiknya pasokan dan distribusi. Harga cabai merah mengalami penurunan signifikan dengan deflasi -11,12% (mtm), disusul bawang merah sebesar -3,06% (mtm) dan beras sebesar -0,38% (mtm), didukung oleh optimalisasi operasi pasar, Gerakan Pasar Murah (GPM), serta pemenuhan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). “Selain itu, penurunan harga emas global dan implementasi diskon tarif angkutan udara selama periode HBKN mendorong deflasi pada emas perhiasan sebesar -5,91% (mtm) dan angkutan udara sebesar -9,92% (mtm). Inflasi juga tertahan oleh deflasi tomat sebesar -24,90% (mtm) seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi,” ujarnya.

Majid menambahkan, secara spasial, perkembangan harga antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 cukup bervariasi. Inflasi bulanan tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,44% (mtm), diikuti oleh Kota Bukittinggi yang mencatat inflasi sebesar 0,16% (mtm). Sebaliknya, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,02% (mtm) dan -0,05% (mtm), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan dan komoditas hortikultura seiring dengan normalisasi pasokan baik dari dalam maupun antarwilayah.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan kembali berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Tekanan inflasi tahunan terutama bersumberpada low-base effect kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras, serta kenaikan harga mobil seiring pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di tengah berlanjutnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, inflasi tahunan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, kentang, dan bawang merah, sejalan dengan perbaikan pasokan.

Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui, fasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka akselerasi rekonstruksi pascabencana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting (HLM) TPID, Rapat Koordinasi Teknis TPID dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menjaga stabilitas harga pascabencana, dntensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan lainnya.

“Inflasi Sumatera Barat ke depan diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai, khususnya yang bersumber dari ketidakpastian global, eskalasi tensi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan emas, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem. Oleh karena itu, sinergi TPID akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026,” ujarnya (yan).