Panen Melon: Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah BI Sumbar Lukman Hakim memetik melon hidroponik yang dibudidayakan Yayasan Wakaf Ar Risalah Lubuk Minturun Padang Kamis (9/4). 

 

Padang, Beritaone---Wakaf tidak selalu identik dengan program sosial. Tapi bisa dikembangkan menjadi ekonomi produktif. Program wakaf dalam rangka penguatan ekonomi syariah yang diinisiasi Yayasan Wakaf Ar Risalah dan disupport Bank Indonesia Sumbar berupa budidaya melon hidroponik sudah mulai panen. Budidaya melon memanfaatkan dana wakaf tersebut sudah mulai berkembang dan dinikmati hasilnya.

Ketua Badan Pengelola Wakaf (BPW)  Ar Risalah, H Arwim Al Ibrahimi mengatakan, budidaya melon hidroponik sudah dimulai sejak Agustus 2025 lalu. Penanaman tahap pertama di lahan seluas 800 M3- 1.000 M3 dengan kapasitas 3.000 batang. “Untuk tahap menyemaian , polinasi hingga panen melibatkan siswa kita untuk tujuan edukasi,” ujarnya saat menerima kunjungan Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah BI Sumbar Lukman Hakim dan rombongan ke tempat budidaya melon hidroponik di lahan Yayasan Wakaf Ar Risalah Lubukmiturun Padang, Kamis (9/4).

Arwim mengatakan, melon yang panen saat ini adalah panen kedua untuk penanaman yang ketiga kali. Satu kali penanaman hasilnya tidak bagus karena pengaruh cuaca ekstrem akhir 2025 lalu. Panen perdana mencapai 800 buah melon.

Sementara untuk konsep pemasaran yakni agroeduwisata. “Wisata agro yang ada unsur edukasinya. Dengan memetik langsung buah melon di kebunnya menjadi pengalaman tersendiri bagi pengunjung,” ujarnya.

Kebun melon hidroponik tersebut terbuka untuk umum. “Insya Allah mulai besok, Jumat, Sabtu dan Ahad kita buka untuk umum. Kalau jumlahnya terbatas ada pendaftaran dulu,” ujarnya. Karena ini program wakaf,  maka ada diklaim manfaat wakafnya untuk pendidikan berupa beasiswa bagi siswa perguruan Ar Risalah dan kemanusiaan untuk Palestina. Karena berkolaborasi dengan Bank Indonesia, maka sistem pembayaran juga dilakukan dengan QRIS.

Ia mengatakan, melon yang dibudidayakan di tempat itu ada 4 jenis. Yakni The Blues, Golden Appolo, Golden Lavender  dan Sunny. Jenis melon premium yang dijual Rp 45 ribu per kilogram.

Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah BI Sumatera Barat Lukman Hakim mengatakan, Bank Indonesia turut serta dalam upaya mendorong peningkatan wakaf.

"Kami disamping mendorong ekonomi syariah, ekonomi bisnis, juga ekonomi sosial seperti ini sehingga bisa menggugah para wakif untuk berwakaf. Tidak hanya wakaf tunai yang digunakan secara konsumtif tapi bisa diupayakan secara produktif karena multiplier effectnya lebih luas,” ujarnya.

Dia berharap, budidaya melon yang sudah berhasil dikembangkan Ar Risalah, selain sebagai wisata agro, sarana edukasi juga akan berefek kepada lingkungan sekitar.

"Diharap upaya ini bisa direplikasi oleh banyak pihak untuk menghasilkan bahan pangan yang bervariasi, menyegarkan dan sehat," harapnya. (yan)

 

 

 

Pasar Murah: Pojok Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Kubumarapalam Padang digelar BI Sumbar kolaborasi Pemko Padang dan Bulog Sumbar untuk pengendalian harga pada Ramadhan lalu.

 

Padang, Beritaone—Biasanya pada momen Idul Fitri lazim terjadi inflasi seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Namun berbeda dengan Idul Fitri 1447 Hijriah ini. fnflasi Sumbar justru mengalami penurunan tajam. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm). Menurun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya serta lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 0,41% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M Abdul Majid Ikram mengatakan, penurunan inflasi terutama dipengaruhi oleh efektivitas berbagai upaya pengendalian harga selama periode Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026.  “Upaya pengendalian harga yang dilakukan antara lain sidak pasar, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berhasil menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan strategis,” ucapnya dalam pres relis yang diterima Rabu (2/4). Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari–Maret 2026 Sumatera Barat mencatat deflasi sebesar 0,82% (ytd) dan secara tahunan inflasi tercatat sebesar 3,37%, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).

Majid menyebutkan, tekanan inflasi pada Maret 2026 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Hhususnya kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol seiring peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Secara bulanan, daging ayam ras tercatat mengalami inflasi 3,35% (mtm), jengkol 22,24% (mtm), dan ikan tongkol 8,94% (mtm). Selain itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 1 Maret 2026 turut memberikan tekanan inflasi, tercermin dari inflasi bensin sebesar 0,68% (mtm).

Namun demikian, lanjutnya, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas pangan utama seiring membaiknya pasokan dan distribusi. Harga cabai merah mengalami penurunan signifikan dengan deflasi -11,12% (mtm), disusul bawang merah sebesar -3,06% (mtm) dan beras sebesar -0,38% (mtm), didukung oleh optimalisasi operasi pasar, Gerakan Pasar Murah (GPM), serta pemenuhan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). “Selain itu, penurunan harga emas global dan implementasi diskon tarif angkutan udara selama periode HBKN mendorong deflasi pada emas perhiasan sebesar -5,91% (mtm) dan angkutan udara sebesar -9,92% (mtm). Inflasi juga tertahan oleh deflasi tomat sebesar -24,90% (mtm) seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi,” ujarnya.

Majid menambahkan, secara spasial, perkembangan harga antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 cukup bervariasi. Inflasi bulanan tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,44% (mtm), diikuti oleh Kota Bukittinggi yang mencatat inflasi sebesar 0,16% (mtm). Sebaliknya, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,02% (mtm) dan -0,05% (mtm), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan dan komoditas hortikultura seiring dengan normalisasi pasokan baik dari dalam maupun antarwilayah.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan kembali berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Tekanan inflasi tahunan terutama bersumberpada low-base effect kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras, serta kenaikan harga mobil seiring pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di tengah berlanjutnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, inflasi tahunan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, kentang, dan bawang merah, sejalan dengan perbaikan pasokan.

Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui, fasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka akselerasi rekonstruksi pascabencana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting (HLM) TPID, Rapat Koordinasi Teknis TPID dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menjaga stabilitas harga pascabencana, dntensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan lainnya.

“Inflasi Sumatera Barat ke depan diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai, khususnya yang bersumber dari ketidakpastian global, eskalasi tensi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan emas, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem. Oleh karena itu, sinergi TPID akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026,” ujarnya (yan).

 

 Sinergi: Kepala Perwakilan BI Sumbar M Abdul Majid Ikram bersama awak media usai diseminasi tentang upaya pengendalian harga besinergi dengan digitalisasi pembayaran selama Ramadhan 1447 Hijriyah di Kantor BI Sumbar Jalan Sudirman, Rabu (11/3). 

 

Padang, Beritaone--Perang Timur Tengah yang masih berkecamuk berdampak kepada kenaikan harga minyak dunia. Walau saat ini belum berpengaruh kepada harga minyak atau BBM di Indonesia namun tetap harus diwaspadai dan diantisipasi. Sebab pemerintah hanya menjamin stok BBM aman sampai Lebaran. Belum ada kepastian setelah Lebaran.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar M Abdul Majid Ikram mengatakan, bisa saja setelah Lebaran harga BBM naik atau tetap seperti saat ini. Karena sebagian BBM Indonesia juga diimpor dari Timur Tengah. Kalau harga minyak dunia naik tentu bakal terjadi penyesuaian harga BBM. Efeknya pengusaha juga akan mengkalkulasikan menaikkan harga barang dan jasa. Padahal harga BBM belum pasti naik.

“Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi. Yakni harga minyak naik, tidak naik atau sama. Nah, ini akan diterjemahkan oleh pengusaha. Bahayanya di situ. Ini yang tidak diinginkan Bank Indonesia. Jika itu terjadi, inflasi akan meningkat,” ucapnya dalam acara diseminasi tentang upaya pengendalian harga yang besinergi dengan digitalisasi pembayaran selama Ramadhan 1447 Hijriyah di Kantor BI Sumbar Jalan Sudirman, Rabu (11/3).

Majid juga mengatakan, jika BBM naik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumbar triwulan 1 yang ditargetkan sebesar 4 persen. Termasuk triwulan 2 nantinya.

Padahal Majid optimis ekonomi Sumbar tumbuh 4 persen di kuartal 1. Ini ditopang dari potensi perantau yang pulang kampung pada momen Lebaran tahun ini.

“Ratusan bahkan jutaan perantau mudik. Ini kesempatan kita meraih uang dari perantau yang pulang kampung. Minimal bawa uang Rp 500 ribu per orang maka jumlahnya sudah Rp 2,5 triliun. Dengan tambahan Rp 2,5 triliun plus konsumsi dari dalam bisa jadi Rp 5 triliun saya yakin akan naik," ujarnya.

Kemudian, lanjut Majid, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumbar adalah CPO. " Harapan kami tidak ada problem permintaan CPO dari luar negeri terutama dari India, Pakistan, Banglades dan China," ujarnya.

Sementara untuk triwulan 2, kata Majid, belum bisa dipastikan. Sangat tergantung kepada kondisi geopolitik saat ini. Kalau perang berakhir dan jalur distribusi minyak dunia lancar bisa dipastikan tidak berpengaruh kepada harga BBM di dalam negeri dan di Sumbar sendiri. Karena pertumbuhan ekonomi Sumbar juga banyak dipengaruhi oleh transportasi darat.

Pengendalian Harga dan Digitalisasi saat Ramadhan

Majid mengatakan anomali saat Ramadhan harga bahan pangan naik padahal konsumsi turun karena siang hari umat muslim berpuasa. "Tapi karena mindset dari dulu kalau Ramadhan komsumsi lebih tinggi sehingga hargs barang naik. Nah ini harus diantisipasi. Kemarin kita sudah lakukan antisipasi. Harga naik tapi yang wajar," ujarnya.

Untuk menekan harga pasar agar tak naik tajam, BI Sumbar bersama Bulog dan pemerintah daerah merancang agar masyarakat tidak panik. Walau harga pasti naik tapi kenaikan masih wajar. Sehingga inflasi bisa negatif.

Memasuki Ramadhan, BI berkolaborasi dengan bulog menjual beras dengan harga terjangkau di Pasar Raya Padang. Selain membantu masyarakat juga memberikan pembelajaran kepada pedagang pasar agat tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Tidak bermaksud mematikan pedagang karena beras yang dijual tidak banyak. Selanjutnya pada kegiatan pangan murah (GPM) selama Ramadhan kolaborasi dengan Bulog dan Pemko Padang menyasar 104 kelurahan di Kota Padang. Selain untuk pengendalian harga dan menekan inflasi sekaligus mendorong perluasan pembayaran digitalisasi melalui QRIS. Untuk menarik minat masyarakat, beli beras pakai QRIS dapat hadiah minyak goreng, bawan dan cabai merah.

Majid mengatakan, upaya pengendalian harga yang dilakukan menunjukkan hasil. Inflasi pada Februari 2026 tercatat 0,30 persen (month to month), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,68 persen pada periode yang sama. Pengendalian harga yang dilakukan sejak akhir tahun lalu turut berkontribusi terhadap deflasi pada Januari 2026, terutama dari komoditas cabai merah, bawang merah, dan beras.

Transaksi QRIS Meningkat Pesat

Sejalan dengan itu, perkembangan transaksi digital melalui QRIS di Sumbar menunjukkan tren positif. Bank Indonesia mencatat volume transaksi QRIS tumbuh 109,60 persen secara tahunan, sementara nominal transaksi meningkat 77,38 persen.

Peningkatan tersebut didukung oleh bertambahnya jumlah pengguna dan merchant yang memanfaatkan sistem pembayaran digital tersebut. Januari 2026, jumlah pengguna QRIS di Sumatera Barat mencapai 977.803 pengguna, bertambah sekitar 8.094 pengguna dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini membuktikan semakin banyak masyarakat beralih ke transaksi QRIS.

Abdul Majid Ikram mengharapkan, pembayaran sistem nontunai seperti QRIS mendukung kelancaran transaksi masyarakattanpa repot membawa uang tunai ke mana-mana.

Bank Indonesia Sumbar bersama pemerintah daerah dan stakeholders terkait akan terus berkoordinasi dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi untuk memudahkan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.  (yan)