Sinergi: Kepala Perwakilan BI Sumbar M Abdul Majid Ikram bersama awak media usai diseminasi tentang upaya pengendalian harga besinergi dengan digitalisasi pembayaran selama Ramadhan 1447 Hijriyah di Kantor BI Sumbar Jalan Sudirman, Rabu (11/3). 

 

Padang, Beritaone--Perang Timur Tengah yang masih berkecamuk berdampak kepada kenaikan harga minyak dunia. Walau saat ini belum berpengaruh kepada harga minyak atau BBM di Indonesia namun tetap harus diwaspadai dan diantisipasi. Sebab pemerintah hanya menjamin stok BBM aman sampai Lebaran. Belum ada kepastian setelah Lebaran.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar M Abdul Majid Ikram mengatakan, bisa saja setelah Lebaran harga BBM naik atau tetap seperti saat ini. Karena sebagian BBM Indonesia juga diimpor dari Timur Tengah. Kalau harga minyak dunia naik tentu bakal terjadi penyesuaian harga BBM. Efeknya pengusaha juga akan mengkalkulasikan menaikkan harga barang dan jasa. Padahal harga BBM belum pasti naik.

“Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi. Yakni harga minyak naik, tidak naik atau sama. Nah, ini akan diterjemahkan oleh pengusaha. Bahayanya di situ. Ini yang tidak diinginkan Bank Indonesia. Jika itu terjadi, inflasi akan meningkat,” ucapnya dalam acara diseminasi tentang upaya pengendalian harga yang besinergi dengan digitalisasi pembayaran selama Ramadhan 1447 Hijriyah di Kantor BI Sumbar Jalan Sudirman, Rabu (11/3).

Majid juga mengatakan, jika BBM naik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumbar triwulan 1 yang ditargetkan sebesar 4 persen. Termasuk triwulan 2 nantinya.

Padahal Majid optimis ekonomi Sumbar tumbuh 4 persen di kuartal 1. Ini ditopang dari potensi perantau yang pulang kampung pada momen Lebaran tahun ini.

“Ratusan bahkan jutaan perantau mudik. Ini kesempatan kita meraih uang dari perantau yang pulang kampung. Minimal bawa uang Rp 500 ribu per orang maka jumlahnya sudah Rp 2,5 triliun. Dengan tambahan Rp 2,5 triliun plus konsumsi dari dalam bisa jadi Rp 5 triliun saya yakin akan naik," ujarnya.

Kemudian, lanjut Majid, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumbar adalah CPO. " Harapan kami tidak ada problem permintaan CPO dari luar negeri terutama dari India, Pakistan, Banglades dan China," ujarnya.

Sementara untuk triwulan 2, kata Majid, belum bisa dipastikan. Sangat tergantung kepada kondisi geopolitik saat ini. Kalau perang berakhir dan jalur distribusi minyak dunia lancar bisa dipastikan tidak berpengaruh kepada harga BBM di dalam negeri dan di Sumbar sendiri. Karena pertumbuhan ekonomi Sumbar juga banyak dipengaruhi oleh transportasi darat.

Pengendalian Harga dan Digitalisasi saat Ramadhan

Majid mengatakan anomali saat Ramadhan harga bahan pangan naik padahal konsumsi turun karena siang hari umat muslim berpuasa. "Tapi karena mindset dari dulu kalau Ramadhan komsumsi lebih tinggi sehingga hargs barang naik. Nah ini harus diantisipasi. Kemarin kita sudah lakukan antisipasi. Harga naik tapi yang wajar," ujarnya.

Untuk menekan harga pasar agar tak naik tajam, BI Sumbar bersama Bulog dan pemerintah daerah merancang agar masyarakat tidak panik. Walau harga pasti naik tapi kenaikan masih wajar. Sehingga inflasi bisa negatif.

Memasuki Ramadhan, BI berkolaborasi dengan bulog menjual beras dengan harga terjangkau di Pasar Raya Padang. Selain membantu masyarakat juga memberikan pembelajaran kepada pedagang pasar agat tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Tidak bermaksud mematikan pedagang karena beras yang dijual tidak banyak. Selanjutnya pada kegiatan pangan murah (GPM) selama Ramadhan kolaborasi dengan Bulog dan Pemko Padang menyasar 104 kelurahan di Kota Padang. Selain untuk pengendalian harga dan menekan inflasi sekaligus mendorong perluasan pembayaran digitalisasi melalui QRIS. Untuk menarik minat masyarakat, beli beras pakai QRIS dapat hadiah minyak goreng, bawan dan cabai merah.

Majid mengatakan, upaya pengendalian harga yang dilakukan menunjukkan hasil. Inflasi pada Februari 2026 tercatat 0,30 persen (month to month), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,68 persen pada periode yang sama. Pengendalian harga yang dilakukan sejak akhir tahun lalu turut berkontribusi terhadap deflasi pada Januari 2026, terutama dari komoditas cabai merah, bawang merah, dan beras.

Transaksi QRIS Meningkat Pesat

Sejalan dengan itu, perkembangan transaksi digital melalui QRIS di Sumbar menunjukkan tren positif. Bank Indonesia mencatat volume transaksi QRIS tumbuh 109,60 persen secara tahunan, sementara nominal transaksi meningkat 77,38 persen.

Peningkatan tersebut didukung oleh bertambahnya jumlah pengguna dan merchant yang memanfaatkan sistem pembayaran digital tersebut. Januari 2026, jumlah pengguna QRIS di Sumatera Barat mencapai 977.803 pengguna, bertambah sekitar 8.094 pengguna dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini membuktikan semakin banyak masyarakat beralih ke transaksi QRIS.

Abdul Majid Ikram mengharapkan, pembayaran sistem nontunai seperti QRIS mendukung kelancaran transaksi masyarakattanpa repot membawa uang tunai ke mana-mana.

Bank Indonesia Sumbar bersama pemerintah daerah dan stakeholders terkait akan terus berkoordinasi dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi untuk memudahkan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.  (yan)

 

 

 

Dorong Inflasi: Cabai merah mendorong inflasi Sumbar pada bulan Februari 2026. Permintaan masyarakat meningkat sementara pasokan sedikit.

Padang, Beritaone--Realisasi Inflasi Sumatera Barat bulan Februari 2026 tercatat 0,3% (mtm) lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 0,68% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, M Abdul Majid Ikram mengatakan, lebih rendahnya realisasi inflasi Sumatera Barat didorong deflasi pada sejumlah komoditas khususnyacabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, serta beras.

“Penurunan harga komoditas tersebut di atas ditopang oleh massifnya pelaksanaan serangkaian intervensi yang dilakukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) bersama mitra terkait baik melalui operasi pasar maupun pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM),” ujarnya dalam siaran pers Selasa (3/3).

Meski demikian, lanjut Majid, realisasi inflasi bulan Februari ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Januari yang mengalami deflasi 1,15% (mtm). Ia mengatakan, peningkatan inflasi Februari dipengaruhi penurunan produksi pangan ditengah peningkatan permintaan sejalan dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan Ramadan, berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan, serta berakhirnya diskon tarif PAM di bulan Januari.

“Komoditas pangan utama yang mendorong kenaikan inflasi Februari adalahcabai merah, daging ayam ras, dan jengkol. Peningkatan harga cabai merah terjadi seiring denganpeningkatan permintaan ditengah penurunan pasokan,” ulasnya.

Komoditas cabai merah mengalami inflasi 14,54% (mtm), dipengaruhi penurunan produksi di daerah sentra khususnya di Pulau Jawa dan Lombok imbas tingginya intensitas hujan. Sementara itu harga daging ayam rasdan jengkol mengalami inflasi berturut-turut 2,70% (mtm) dan 23,67% (mtm).  Kenaikan inflasi pangan lebih tinggi tertahan oleh deflasi cabai rawit, bawang merah, kangkung, telur ayam ras, bayam, dan beras. Terjaganya pasokan cabai rawit, bawang merah dan telur ayam ras menjadi salah satu faktor penyebab relatif rendahnya  inflasi Sumbar dibandingkan nasional. Sementara deflasi beras didukung oleh serangkaian kegiatan TPID baik dalam rangka menjaga pasokan, operasi pasar, maupun mendorong diversifikasi konsumsi jenis beras oleh masyarakat.

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota perhitungan IHK pada Februari 2026 mengalami inflasikecuali di Kabupaten Pasaman Barat. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya (0,85%; mtm) dan terendah di Kota Padang (0,32%;mtm). Sementara di Kota Bukittinggi terjadi inflasi (0,50%; mtm). Sebaliknya Kabupaten Pasaman Barat melanjutkan deflasi (0,13%; mtm) setelah sebelumnya mencatatkan deflasi dalam sebesar -1,84% (mtm).

Dengan kondisi tersebut di atas,inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Februari meningkat secara tahunan. Pada bulan Februari 2026, inflasi Sumbartercatat 4,39% (yoy) meningkat dari bulan Januari yang sebesar 3,92% (yoy). Peningkatan inflasi tahunan bulan Februari dipengaruhi faktor low-base effectpenerapan diskon tarif listrik yang berlaku hingga Februari 2025. Secara tahunan tarif listrik mengalami kenaikan 96,51%  (yoy). Komoditas lainnya yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan bulan Februari diantaranya emas perhiasan (77,44%; yoy) , daging ayam ras (19,72%; yoy), beras (4,38%; yoy), dan mobil (8,41%; yoy).

“Ke depan, inflasi tahunan Sumatera Barat diperkirakan  akan terus menurun dan mencapai rentang target inflasi 2,5% + 1%. Selain dipengaruhi oleh berakhirnya faktor low base effect diskon tarif listrik, juga ditopang membaiknya pasokan seiring masa panen dan membaiknya jalur distribusi seiring progress perbaikan infrastruktur jalan,” ujar Majid.

 Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diperhatikan, antara lain peningkatan permintaan pangan strategis di masa Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat disparitas harga antarwilayah, berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas global, serta depresiasi nilai tukar rupiah sejalan dengan peningkatan tensi geo-politik global. Berkenaan dengan itu, sinergi pengendalian inflasi TPID akan terus dioptimalkan untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang sasaran.

Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui, Fasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR) dalam rangka akselerasi rekonstruksi sarana dan prasarana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting (HLM) TPID.

Selain itu, pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis TPID sebagai tindak lanjut HLM TPID untuk menjaga stabilitas harga pascabencana serta persiapan periode Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Mengintensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak awal tahun, terutama menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah berbasis neraca pangan provinsi serta pemenuhan pasokan dari luar daerah. Perluasan program Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat hilirisasi pangan.

Kemudina, penguatan komunikasi kebijakan untuk mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat, termasuk kampanye diversifikasi konsumsi beras guna meningkatkan efektivitas stabilisasi harga beras. (yan)

 

 

 

Gelar GMP: Kepala Perwakilan BI Sumbar M Abdul Majid Ikram, Kepala Perum Bulog Sumbar R. Dharma Wijaya, Wawako Padang Maigus Nasir bersama camat dan lurah se Kota Padang saat koordinasi persiapan pelaksanaan GPM dan sosialisasi QRIS di Kantor BI Sumbar, Senin (23/2).

 

Padang , Beritaone--Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar menginisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan diadakan serentak pada 104 kelurahan di Kota Padang pada 27-28 Februari 2026. GPM bertujuan untuk menstabilkan harga kebutuhan pangan pokok. Mengingat selama Ramadan, harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, M Abdul Majid Ikram mengatakan, GPM ini digelar bersama Bulog untuk menekan harga pangan. Kegiatan GPM selain menjual beras dan minyak goreng juga gula pasir sesuai permintaan masyarakat dengan harga di bawah harga pasar.  Selain itu juga komoditi holtikultura lain oleh kelompok tani.

 “Permintaan masyarakat terhadap pangan meningkat. Ini memang sudah menjadi tradisi, tidak hanya di Sumbar tapi juga di seluruh Indonesia. Di satu sisi sangat baik karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UMKM seperti pasar pabukoan. Namun di sisi lain, karena terjadi lonjakan permintaan, mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan. Kami menyadari kenaikan bahan pangan ini membebani terutama yang ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu GPM diharap bisa meringankan beban masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah,” ujarnya saat koordinasi persiapan pelaksanaan GPM serta sosialisasi digitalisasi pembayaran edukasi QRIS, di Kantor BI Sumbar, Jalan Sudirman,  Senin, (23/2). Hadir Wawako Padang, Maigus Nasir, Asisten II Didi Aryadi serta camat dan lurah se Kota Padang. Majid mengatakan, bagi kelurahan yang bisa menjual bahan pangan terbanyak saat GPM akan dapat hadiah khusus dari kepala BI Sumbar.

Pihaknya bersinergi dengan Pemko Padang dan Bulog sebagai suplayer komoditas pangan untuk pelaksanaan GPM selama 2 hari tersebut. Termasuk kelompok tani binaan BI Sumbar untuk penyediaan cabai dan bawang merah. Ia menambahkan, pada GPM tersebut transaksi jual beli diarahkan nontunai melalui QRIS. Tujuannya untuk memudahkan pembayaran tanpa perlu ribet menyediakan uang pecahan kecil.

“Kami berharap kegiatan GPM  di kelurahan bisa bermanfaat buat masyarakat banyak,” pungkas Majid.

Sementara, Kepala Perum Bulog Sumbar R. Dharma Wijaya mengatakan, pasokan beras dan minyak goreng saat GPM tidak dibatasi.

“Beras dan minyak goreng berapa pun permintaannya akan kami penuhi, sedangkan stok gula pasir, disesuaikan dengan permintaan dari Pemerintah Kota Padang,” ucap Darma. Untuk harga beras di GPM ditetapkan Rp 12 ribu per kilogram dan minyak goreng Rp 15 ribu per liter.

Dharma menambahkan, GPM juga akan dilaksanakan di kabupaten/kota lain di Sumbar, khususnya di wilayah yang menjadi sampel penghitungan indeks harga konsumen. Di antaranya, Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir mengatakan, GPM yang dilaksanakan di setiap kelurahan, difasilitasi oleh Bank Indonesia Sumbar dan Perum Bulog Sumbar. Ia meminta camat dan lurah untuk menyediakan tempat dan personel dalam kegiatan tersebut. Sebab kegiatan ini merupakan bentuk perhatian bagi warga Padang untuk mendapatkan harga pangan murah pada momen Ramadan dan jelang Idul Fitri.

“BI dan Bulog memfasilitasi kegiatan dengan baik. Tujuannya untuk meredam kenaikan harga dan menyediakan pangan murah ke masyarakat. Jangan sampai kegiatan ini tidak berjalan baik,” ucapnya. (yan)