Dorong Inflasi: Cabai merah mendorong inflasi Sumbar pada bulan Februari 2026. Permintaan masyarakat meningkat sementara pasokan sedikit.

Padang, Beritaone--Realisasi Inflasi Sumatera Barat bulan Februari 2026 tercatat 0,3% (mtm) lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 0,68% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, M Abdul Majid Ikram mengatakan, lebih rendahnya realisasi inflasi Sumatera Barat didorong deflasi pada sejumlah komoditas khususnyacabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, serta beras.

“Penurunan harga komoditas tersebut di atas ditopang oleh massifnya pelaksanaan serangkaian intervensi yang dilakukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) bersama mitra terkait baik melalui operasi pasar maupun pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM),” ujarnya dalam siaran pers Selasa (3/3).

Meski demikian, lanjut Majid, realisasi inflasi bulan Februari ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Januari yang mengalami deflasi 1,15% (mtm). Ia mengatakan, peningkatan inflasi Februari dipengaruhi penurunan produksi pangan ditengah peningkatan permintaan sejalan dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan Ramadan, berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan, serta berakhirnya diskon tarif PAM di bulan Januari.

“Komoditas pangan utama yang mendorong kenaikan inflasi Februari adalahcabai merah, daging ayam ras, dan jengkol. Peningkatan harga cabai merah terjadi seiring denganpeningkatan permintaan ditengah penurunan pasokan,” ulasnya.

Komoditas cabai merah mengalami inflasi 14,54% (mtm), dipengaruhi penurunan produksi di daerah sentra khususnya di Pulau Jawa dan Lombok imbas tingginya intensitas hujan. Sementara itu harga daging ayam rasdan jengkol mengalami inflasi berturut-turut 2,70% (mtm) dan 23,67% (mtm).  Kenaikan inflasi pangan lebih tinggi tertahan oleh deflasi cabai rawit, bawang merah, kangkung, telur ayam ras, bayam, dan beras. Terjaganya pasokan cabai rawit, bawang merah dan telur ayam ras menjadi salah satu faktor penyebab relatif rendahnya  inflasi Sumbar dibandingkan nasional. Sementara deflasi beras didukung oleh serangkaian kegiatan TPID baik dalam rangka menjaga pasokan, operasi pasar, maupun mendorong diversifikasi konsumsi jenis beras oleh masyarakat.

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota perhitungan IHK pada Februari 2026 mengalami inflasikecuali di Kabupaten Pasaman Barat. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya (0,85%; mtm) dan terendah di Kota Padang (0,32%;mtm). Sementara di Kota Bukittinggi terjadi inflasi (0,50%; mtm). Sebaliknya Kabupaten Pasaman Barat melanjutkan deflasi (0,13%; mtm) setelah sebelumnya mencatatkan deflasi dalam sebesar -1,84% (mtm).

Dengan kondisi tersebut di atas,inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Februari meningkat secara tahunan. Pada bulan Februari 2026, inflasi Sumbartercatat 4,39% (yoy) meningkat dari bulan Januari yang sebesar 3,92% (yoy). Peningkatan inflasi tahunan bulan Februari dipengaruhi faktor low-base effectpenerapan diskon tarif listrik yang berlaku hingga Februari 2025. Secara tahunan tarif listrik mengalami kenaikan 96,51%  (yoy). Komoditas lainnya yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan bulan Februari diantaranya emas perhiasan (77,44%; yoy) , daging ayam ras (19,72%; yoy), beras (4,38%; yoy), dan mobil (8,41%; yoy).

“Ke depan, inflasi tahunan Sumatera Barat diperkirakan  akan terus menurun dan mencapai rentang target inflasi 2,5% + 1%. Selain dipengaruhi oleh berakhirnya faktor low base effect diskon tarif listrik, juga ditopang membaiknya pasokan seiring masa panen dan membaiknya jalur distribusi seiring progress perbaikan infrastruktur jalan,” ujar Majid.

 Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diperhatikan, antara lain peningkatan permintaan pangan strategis di masa Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat disparitas harga antarwilayah, berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas global, serta depresiasi nilai tukar rupiah sejalan dengan peningkatan tensi geo-politik global. Berkenaan dengan itu, sinergi pengendalian inflasi TPID akan terus dioptimalkan untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang sasaran.

Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui, Fasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR) dalam rangka akselerasi rekonstruksi sarana dan prasarana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting (HLM) TPID.

Selain itu, pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis TPID sebagai tindak lanjut HLM TPID untuk menjaga stabilitas harga pascabencana serta persiapan periode Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Mengintensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak awal tahun, terutama menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah berbasis neraca pangan provinsi serta pemenuhan pasokan dari luar daerah. Perluasan program Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat hilirisasi pangan.

Kemudina, penguatan komunikasi kebijakan untuk mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat, termasuk kampanye diversifikasi konsumsi beras guna meningkatkan efektivitas stabilisasi harga beras. (yan)

 

 

 Murah: Warga membeli minyak goreng di pojok GPM Kantor Lurah Kubumarapalam, Padang, Selasa (3/3)

 

 

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah  (GPM) di Kelurahan Kubumarapalam Kecamatan Padang Timur Padang disambut antusias warga setempat. Apalagi ada bonus bawang merah. Pembelipun semringah. Sudahlah harga murah dapat pula bawang merah. Lumayan buat beberapa kali masak.

Selasa (3/3) pagi, cuaca Kota Padang terasa panas. Suasana puasa bikin lemas. Tapi tidak dengan warga yang antusias beli sembako murah di Kantor Lurah Kubumarapalam. Satu persatu warga berdatangan. Mereka menyerbu pojok GPM di depan kantor lurah di kawasan padat penduduk tersebut. Ada beras, minyak goreng, gula pasir, telur dan lainnya.

Harga yang ditawarkan di bawah harga pasar. Beras SPHP berat 5 kilogram hanya Rp 60 ribu, Minyakkita Rp 15 ribu per liter, gula pasir Rp 10 ribu per kilogram.Tak berapa lama stok di meja ludes diborong warga.

Rita, 45, salah satu warga Kubumarapalam membeli minyak goreng dan gula.

“Iya, lebih murah dari harga di pasar dan warung. Saya beli 2 liter minyak goreng dan 1 kg gula dan dapat bonus bawang merah kurang lebih seperempat kilogram,” ujarnya usai belanja dan bergegas pulang.

Irma, 28, warga lainnya beli beras dan telur. “ Kebetulan beras di rumah habis. Sekalian beli telur juga, eh ternyata ada bonusnya. Kalau sering-sering seperti ini jelas ibu-ibu senang. Apalagi menghadapi Lebaran banyak kebutuhan,” ucap ibu muda ini.

Transaksi di pojok GPM yang dilaksanakan petugas koperasi itu juga memakai QRIS. Pembayaran sistem nontunai dimasyarakatkan BI untuk memudahkan transaksi.

Berinovasi Tekan Inflasi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar M Abdul Majid Ikram meninjau pelaksanaan GPM di Kantor Lurah Kubumarapalam kemarin. GPM digelar di 104 keluharan di Kota Padang sejak akhir Februari lalu. Tak hanya kepala perwakilan BI Sumbar, juga ada Kepala Perum Bulog Sumbar R. Dharma Wijaya dan Wakil Walikota Padang Maigus Nasir disambut Asisten II Didi Aryadi, Camat Padang Timur Diko Eka Putra dan lurah setempat.

Camat Padang Timur Diko Eka Putra mengatakan, pelaksanaan GPM di daerah setempat juga memanfaatkan teknologi Live di TikTok dan bekerjasama dengan LPS. “LPS selain bertugas mengangkut sampah juga mempromosikan GMP ke warga. Untuk Live TikTok pembayaran bisa COD,” ungkapnya. Camat menyebut, inovasi itu agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas untuk mendapatkan bahan pangan murah. Ia juga mengatakan, sebelumnya memesan 400 kilogram beras dan langsung habis karena ada yang pesan untuk paket Ramadhan.

Kepala BI Sumbar M Abdul Majid Ikram mengatakan, bagi kelurahan yang bisa menjual beras dan lainnya lebih banyak akan mendapatkan hadiah dari Bank Indonesia. “ Ada kompetisinya ya, siapa yang menjual lebih banyak ada hadiahnya, walau tak banyak. Ini untuk memotivasi saja. Kita juga melihat kreativitas pihak kelurahan menyalurkan sembako dengan harga terjangkau kepada masyarakat selama bulan Ramadhan ini,” ujarnya.

Majid juga berterimakasih kepada lurah setempat yang sudah menggunakan QRIS dalam bertransaksi selama GPM. “Transaksi dengan QRIS juga untuk menghindari pengembalian uang kecil yang kadang tidak pas. Sulit mencari uang logam pecahan kecil,” ujarnya.

Majid berharap GPM juga bisa dilaksanakan di daerah inflasi tinggi seperti Dharmasraya, Pasaman Barat dan Bukittinggi. Di mana kelompok komoditas yang mendorong inflasi selain beras, minyak goreng, gula, cabai dan bawang merah.

“Alhamdulillah harga cabai merah dan bawang merah sudah cukup terjangkau di Kota Padang. Ini tentunya tidak terlepas dari upaya- upaya kita menggelontorkan pasokan di Kota Padang ini. Mudah mudahan inflasi juga terkendali di bulan Maret ini,” harapnya.

Majid mengatakan, GPM berkontribusi dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Hal itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik terkait inflasi bulanan di Sumbar yang tercatat 0,30 persen pada Februari, sedangkan khusus Kota Padang sebesar 0,32 persen.

Majid juga mendukung gagasan dana perantau dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi daerah. Misalnya uangnya ditarok di koperasi kelurahan lalu dibelikan sembako untuk dijual kepada masyarakat dengan harga terjangkau.

Kepala Perum Bulog Sumbar R. Dharma Wijaya menyebutkan antusiasme masyarakat terhadap GPM di Kota Padang cukup tinggi. Selama dua hari di awal Maret, beras terjual hampir 20 ton, minyak goreng sekitar 17 ribu liter, serta gula pasir mencapai 4,3 ton. “Saya optimistis kolaborasi lintas sektor akan membuat program ini berjalan semakin baik,” ucapnya.

Wawako Padang Maigus Nasir, menyebut GPM yang difasilitasi BI Sumbar dan Perum Bulog Sumbar menjadi solusi konkret bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Apalagi momentum Lebaran kerap memicu inflasi sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.

Menurutnya, GPM sangat membantu dalam menggerakkan perekonomian melalui penyediaan pangan murah. Selain menjaga harga tetap stabil, distribusi juga telah menjangkau 104 kelurahan agar masyarakat mudah memperoleh kebutuhan tanpa khawatir kekurangan stok.

“Lonjakan harga biasanya terjadi karena permintaan tinggi namun pasokan terbatas. Melalui kerja sama ini, BI memfasilitasi ongkos transportasi distribusi yang bisa menekan biaya tambahan sehingga tidak membebani konsumen,” ucapnya. (yan)