Padang Beritaone,—Perumda Air Minum Kota Padang berkomitmen mempercepat pelaksanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IPA Taban III di Palukahan, Kelurahan Balaigadang Kecamatan Kototangah Padang. Proyek  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang akan menelan dana Rp 308 miliar bantuan dari pemerintah pusat tersebut saat ini sudah masuk tahap lelang. IPA berkapasitas 200 liter/detik ini bisa memenuhi cakupan layanan sekitar 56 ribu pelanggan bagian utara.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal mengatakan, bantuan tersebut diinisiasi anggota DPR RI Zigo Rolanda untuk pembangunan SPAM dan jaringan atau instalasi air bersih di Kota Padang. “Saat ini dalam proses pelelangan. Mudah-mudahan cepat prosesnya. Setelah itu langsung pengerjaan. Butuh waktu sampai 24 bulan, bakal selesai dua tahun ke depan. Kalau sudah rampung akan memaksimalkan layanan kita yang masih berkurang saat ini,” ujar Hendra Pebrizal, pekan lalu di kantornya  Jalan Sawahan Padang.

Hendra Pebrizal juga mengatakan, pascabencana juga ada bantuan-bantuan pemerintah untuk perbaikan intake dan pemasangan jaringan. “Ini bentuk komitmen kita untuk terus peningkatan pelayanan,” ujarnya.

Terkait terjadinya blackout listrik PLN baru-baru ini juga berdampak kepada terganggunya distribusi air kepada sebagian pelanggan. “Sebagian besar kita mempergunakan listrik untuk operasional. Ada beberapa titik yang tidak bisa pakai genset sehingga aliran air jadi terhenti sementara. Kami mohon maaf atas gangguan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Padang, Raju Minropa mengatakan, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain listrik. “Karena air kebutuhan dasar kita berkomitmen, pertama recovery sampai 100 persen, lalu pengembangan dan peningkatan kualitas layanan.

“Insya Allah berkat kerja keras dan komitmen PDAM sampai hari ini pelayanan sudah pulih hampir 100 persen pascabencana.  Ke depannya cakupan pelayanan akan diperluas dan kualitas terus ditingkatkan,” ujarnya. (yan)

Padang, Beritaone - Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) berisikan personel TNI Angkatan Laut Kodaeral II Padang dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar telah bertolak menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia, KRI Kurau-856 dari Pelabuhan Teluk Bayur Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu, 3 Juni 2026. Misi kemanusiaan dan ekonomi ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari, 3-9 Juni 2026 dengan fokus utama pelayaran mendistribusikan uang Rupiah laik edar ke empat pulau terluar di wilayah Mentawai, Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara serta Pagai Selatan.

Usai melepas kru Ekpedisi Rupiah Berdaulat Rabu pagi, Gubernur Mahyeldi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurutnya, Rupiah merupakan salah satu alat tukar yang sah di Indonesia, yang harus sampai ke tangan masyarakat hingga pelosok Sumatera Barat.

“Kegiatan ini merupakan upaya menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang yang sah dan bermartabat terutama bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami mendorong agar selain mendistribusikan rupiah laik edar, Bank Indonesia Sumatera Barat bersama Kodaeral II turut menyebarkan literasi keuangan dan kedaulatan kehidupan bernegara di daerah pelosok Sumbar

Sementara itu, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novyanto mengatakan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 secara nasional dilaksanakan sebanyak 19 kali oleh kantor pusat Bank Indonesia. “Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat kali ini merupakan ekspedisi urutan ke-6 yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran ini,” ujarnya.

Novyanto menambahkan, pengelolaan uang Rupiah merupakan amanat negara yang diberikan kepada Bank Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “Pengedaran uang bernilai strategis karena Rupiah merupakan identitas dan alat pemersatu bangsa. Melalui ekpedisi ke wilayah 3T, Bank Indonesia terus menjaga kualitas uang, melalui penerapan clean money policy, untuk menarik uang lusuh dan rusak,” katanya.

Menurutnya, kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) memicu tantangan berat. Saat ini masih terdapat area berkategori blank spot yang belum bisa dijangkau oleh BI maupun layanan perbankan komersial.

"Sinergi ini secara substansi mempertemukan dua kepentingan yang sama. TNI AL berkepentingan menjaga kedaulatan seluruh wilayah NKRI dengan pertahanan, dan BI berkepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan Rupiah," ungkap Novyanto.

Selama singgah di empat pulau tujuan, tim ERB 2026 akan merealisasikan tiga agenda pokok, yakni, Layanan Penukaran Uang untuk menyerap uang lusuh, rusak, atau cacat dari masyarakat, Edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, serta Kegiatan Pendukung Eksistensi Rupiah melalui berbagai program sosial tambahan untuk menguatkan kepercayaan dan penggunaan Rupiah di wilayah perbatasan dan destinasi wisata lokal. (yan)