Pasar Murah: Pojok Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Kubumarapalam Padang digelar BI Sumbar kolaborasi Pemko Padang dan Bulog Sumbar untuk pengendalian harga pada Ramadhan lalu.
Padang, Beritaone—Biasanya pada momen Idul Fitri lazim terjadi inflasi seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Namun berbeda dengan Idul Fitri 1447 Hijriah ini. fnflasi Sumbar justru mengalami penurunan tajam. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm). Menurun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya serta lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 0,41% (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M Abdul Majid Ikram mengatakan, penurunan inflasi terutama dipengaruhi oleh efektivitas berbagai upaya pengendalian harga selama periode Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026. “Upaya pengendalian harga yang dilakukan antara lain sidak pasar, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berhasil menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan strategis,” ucapnya dalam pres relis yang diterima Rabu (2/4). Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari–Maret 2026 Sumatera Barat mencatat deflasi sebesar 0,82% (ytd) dan secara tahunan inflasi tercatat sebesar 3,37%, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).
Majid menyebutkan, tekanan inflasi pada Maret 2026 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Hhususnya kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol seiring peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Secara bulanan, daging ayam ras tercatat mengalami inflasi 3,35% (mtm), jengkol 22,24% (mtm), dan ikan tongkol 8,94% (mtm). Selain itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 1 Maret 2026 turut memberikan tekanan inflasi, tercermin dari inflasi bensin sebesar 0,68% (mtm).
Namun demikian, lanjutnya, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas pangan utama seiring membaiknya pasokan dan distribusi. Harga cabai merah mengalami penurunan signifikan dengan deflasi -11,12% (mtm), disusul bawang merah sebesar -3,06% (mtm) dan beras sebesar -0,38% (mtm), didukung oleh optimalisasi operasi pasar, Gerakan Pasar Murah (GPM), serta pemenuhan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). “Selain itu, penurunan harga emas global dan implementasi diskon tarif angkutan udara selama periode HBKN mendorong deflasi pada emas perhiasan sebesar -5,91% (mtm) dan angkutan udara sebesar -9,92% (mtm). Inflasi juga tertahan oleh deflasi tomat sebesar -24,90% (mtm) seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi,” ujarnya.
Majid menambahkan, secara spasial, perkembangan harga antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 cukup bervariasi. Inflasi bulanan tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,44% (mtm), diikuti oleh Kota Bukittinggi yang mencatat inflasi sebesar 0,16% (mtm). Sebaliknya, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,02% (mtm) dan -0,05% (mtm), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan dan komoditas hortikultura seiring dengan normalisasi pasokan baik dari dalam maupun antarwilayah.
Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan kembali berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Tekanan inflasi tahunan terutama bersumberpada low-base effect kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras, serta kenaikan harga mobil seiring pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di tengah berlanjutnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, inflasi tahunan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, kentang, dan bawang merah, sejalan dengan perbaikan pasokan.
Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui, fasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka akselerasi rekonstruksi pascabencana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting (HLM) TPID, Rapat Koordinasi Teknis TPID dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menjaga stabilitas harga pascabencana, dntensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan lainnya.
“Inflasi Sumatera Barat ke depan diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai, khususnya yang bersumber dari ketidakpastian global, eskalasi tensi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan emas, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem. Oleh karena itu, sinergi TPID akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026,” ujarnya (yan).
Posting Komentar